JAKARTA – Filosof Rocky Gerung menyoroti pendekatan berbeda yang dilakukan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menghadapi gelombang demonstrasi besar di Pekanbaru, Riau, akhir Agustus 2025 lalu.
Menurutnya, langkah humanis itu tidak hanya meredakan potensi kericuhan, tetapi juga memberi pelajaran penting tentang bagaimana demokrasi bisa tumbuh dalam suasana damai.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam Dialog Publik Polri di Jakarta, Senin (29/9), yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi Polri.
Dalam forum tersebut, Rocky menyinggung persoalan mendasar kelembagaan di Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia memiliki perangkat kelembagaan lengkap, proses pelembagaan demokrasi belum berjalan optimal.
“Kalau kita bicara reformasi, transformasi, apapun istilahnya, kita mesti lihat kondisi kelembagaan kita itu. Hari ini yang ada hanya perubahan di dalam lembaga, bukan pelembagaan yang matang,” tegas Rocky.
Rocky kemudian menyinggung demonstrasi di berbagai daerah yang kerap berakhir ricuh. Namun, ia melihat hal berbeda di Riau. Saat aksi besar pada Agustus lalu, Rocky mengaku turut hadir mendampingi Kapolda Irjen Herry Heryawan di lapangan.
Alih-alih menampilkan kekuatan represif seperti kendaraan taktis atau water cannon, Irjen Herry justru memasang spanduk besar bertuliskan: “Selamat Datang Para Pejuang Aspirasi.”
“Dia sambut demonstran bukan dengan panser, bukan dengan water cannon. Tetapi dengan spanduk humanis. Itu mengubah suasana total,” kata Rocky.
Menurut Rocky, langkah sederhana itu menciptakan “kimia sosial” yang menenangkan situasi. Demonstran tidak merasa diintimidasi, melainkan diterima sebagai bagian dari proses demokrasi.
Membangun Ruang Demokrasi
Rocky menilai, sikap Kapolda Riau patut menjadi teladan bagi jajaran kepolisian di daerah lain. “Dia anggap demonstran itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu, ruang demokrasi terbentuk tanpa ketegangan. Ini bukan pujian kosong, tetapi fakta,” ujarnya.
Dalam pandangan Rocky, demokrasi bukan sekadar mekanisme formal, melainkan praktik keseharian yang bisa tumbuh ketika aparat negara memberi ruang partisipasi tanpa rasa takut.
Pendekatan Irjen Herry ini muncul di tengah kritik publik terhadap praktik penanganan demonstrasi yang kerap dinilai represif. Tidak jarang, aksi massa berakhir dengan bentrok, kerusakan fasilitas, hingga korban jiwa. Dalam kondisi itulah, cara Kapolda Riau dianggap memberi perspektif baru tentang bagaimana aparat bisa hadir sebagai fasilitator demokrasi, bukan penghambat.
Dialog Publik Polri sendiri menjadi forum reflektif untuk menimbang kembali arah reformasi kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya berulang kali menekankan pentingnya transformasi Polri menuju pelayanan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tantangan ke Depan
Meski demikian, tantangan membangun pola penanganan aksi yang damai tidak ringan. Jumlah demonstrasi diperkirakan akan meningkat menjelang tahun politik 2029. Tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan fragmentasi sosial dapat dengan mudah memicu kericuhan jika tidak dikelola dengan bijak.
Dalam konteks inilah, pengalaman Riau dapat menjadi laboratorium sosial yang penting. “Demokrasi damai itu mungkin, kalau aparat punya imajinasi politik yang tepat. Itu yang saya lihat di Riau,” demikian Rocky. (redaksi)